Pemasaran On Line

Jepara: Pemasaran On Line Tak Tersentuh Krisis
JEPARA- Suara Merdeka, 14 Desember 2009,Eksportir mebel dan kerajinan Jepara mengeluhkan pasar ekspor yang anjlok sejak krisis keuangan global 2008. Namun eksportir yang menerapkan sistem pemasaran on line memanfaatkan jaringan global nyaris tak tersentuh dampak krisis.
Jaringan yang digunakan sebagian eksportir Jepara adalah Alibaba.com yang dihadirkan oleh Jepara Trade and Tourism Center (JTTC) dalam seminar strategi bisnis mebel dan kerajinan di Restoran Maribu, beberapa waktu lalu.
Anis Hartanto, salah seorang pebisnis yang memanfaatkan Alibaba.com sejak 2003 mengatakan ada banyak keuntungan yang didapat dari pembukaan pasar lewat jaringan global.
Salah satu syarat masuk ke jaringan itu, misalnya, bagaimana bisa menjadi gold supplier dengan syarat-syarat tertentu yang dinilai oleh Alibaba.com dan diverifikasi sebuah lembaga independen internasional. ’’Di Jepara sudah ada puluhan yang menjadi gold supplier. Mereka masuk kategori perusahaan resmi yang kredibel,’’ tutur Anis.
Marketing Manager Alibaba.com, Samuel R Ratulangi, mengatakan pihaknya merupakan jaringan bisnis lewat media on line yang berkantor pusat di China dan kini memiliki 38 juta anggota.
Anggota terbagi atas dua kategori, yakni free members dan paid members. Mereka yang tergolong sebagai free members adalah para buyer, sedangkan paid members adalah suppliers. ’’Untuk menjadi paid members setiap tahun membayar 2.999 dolar AS,’’ ujar Samuel.
Verifikasi Jaringan Alibaba.com melalui situsnya yang dikunjungi 400.000 pengguna setiap hari, lanjut dia, mempertemukan supplier dan calon pembeli di dunia melalui web site tersebut.
Untuk menjadi supplier harus melalui verifikasi lembaga internasional dan seleksi Alibaba.com. Verifikasi itu untuk memastikan benar-benar terpercaya.
Mereka yang masuk jaringan itu tidak tersentuh krisis karena memungkinkan calon pembeli dari semua negara masuk sistem pemasaran.
Jika supplier asal Jepara selama ini mengekspor ke satu kota di AS namun karena krisis order terhenti, berhentilah ekspornya. Tetapi melalui jaringan tersebut, beberapa ekportir mendapatkan pembeli yang lebih variatif, bahkan dari Timur tengah dan Afrika.
Samuel mengatakan untuk produk mebel dan kerajinan, Jepara, Solo, dan Yogyakarta mendominasi penggunaan jaringan itu di Jateng-DIY. Khusus di Asia Tenggara, Indonesia terbanyak disusul Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Samsul Arifin, pengelola JTTC berupaya memasukkan JTTC untuk terlibat dalam jaringan tersebut, sehingga usaha kecil menengah bisa mendapatkan manfaat. (H15-27)
Rekomendasi Transformasi Pembangunan KUMKM, UKM Jepara perlu mendukung
Jepara sebagai sentra KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah )di bidang furniture dan kerajinan perlu menyimak kebijakan-kebijakan pemerintah tentang KUMKM, karena kebijakan itu akan menyentuh hidup KUMKM. Dalam Sarasehan Nasional “Inovasi Usaha dan Keuangan Mikro” pada 2 September 2009, di Wisma Antara Jakarta telah terjadi diskusi serta rekomendasi transformasi Pembangunan KUMKM untuk memberi masukan kepada SBY pada program 100 hari pemerintah, mulai tanggal 20 Oktober 2009. Dr. B.S. Kusmuljono menyarikan rekomendasi sebagai berikut.
• Mentransformasi Kementrian KUKM menjadi KUMKM. Salah satu pertimbangannya adalah jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja yang dipayungi sebagai berikut: KUKM memayungi total 559.879 unit usaha(7.248.556 orang tenaga kerja) terdiri dari usaha kecil 520.221 unit (3.992.371 orang tenaga kerjja) dan Usaha Menengah 39.657 unit (3.256.188 orang tenaga kerja). Sedangkan bila ditransformasi menjadi KUMKM akan memayungi total 51.257.537 unit usaha (90.896.270 orang tenaga kerja), terdiri dari usaha mikro 50.697.659 unit (83.647.711).
• Pelaku Usaha mikro didorong memberntuk koperasi untuk memiliki posisi tawar dalam pembelian dan transportasi bahah baku lebih murah sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar. Proses pembinaan para pelaku usaha mikro meliputi pelatihan produksi, peningkatan mutu produk, keterampilan dan manajemen.
• sektor usaha mikro diperkuat pada tiga sisi. Pertama, regulasi dan supervisi yang tepat oleh pemerintah. Kedua, menyediakan sumber permodalan yang mudah dijangkau dari perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro. Ketiga adalanya pendampingan untuk capacity building oleh kalangan akademi dan konsultan manajemen.
• Untuk Usaha menengah ditingkatkan melalui fasilitasi pemasaran, training teknologi dan insentif pajak. Proses faslitasi dilakukan oleh departemen teknis seperti departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan serta Pemerintah Daerah. Usaha Menengah juga didorong untuk melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil dalam hal suplai bahan baku, barang setengah jadi dan penyediaan jasa lainnya.
• Untuk Koperasi difokuskan pada pertanian dengan disebut koperasi agroindustri untuk memberikan nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan para petani. Termasuk mendorong pengembangan unit simpan pinjam koperasi (USP). Bila USP sudah layaki secara ekonomis maka dipisahkan dari Koperasi Agroindustri menjadi Koperasi SImpan Pinjanm (KSP)
• Dalam hal pemasaran perlu dibentuk Trading House sebagai offtaker untuk membeli barang-barang produksi kopersasi dan bersama Usaha Mikro dan Kecil
• Melakukan pemeringkatan terhadap KSP dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan sertifikasi SDM KSP/KJKS oleh lembaga pemeringkat/ sertifikasi independen
• Dalam hal akselerasi penyaluran KUR Mikro atau skema kredit UMK lainnya, pihak perbankan didorong melakukan linkage dengan KSP/KJKS sehingga penyaluran KUR Mikro dapat lebih luas ke daerah-daerah pedesaan dan terpencil
• Mendorong terjadina sinergi pendanaan dari pemerintah untuk KUR Mikro (dengan skim penjaminannya) dan KKPE (dengan subsidi bunganya) serta KUKM SUP 005 (dengan penempatan dana pemerintah), untuk menyediakan skim kredit lebih murah bagi usaha Mikro. ini merupakan klaster ke 3 dalam program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah yang terdiri dari klaster ke 1 Bantuan dan Perlindungan Sosial, klaster ke 2 bantuan pemberdayaan PNPM Mandiri dan klaster ke 3 Pemberdayaan UMKM dan penyediaan KUR
• Mendorong terbentuknya APEX Bank Koperasi sehingga mampu mengaktifkan fungsi interlending antara KSP/USP dan KJKS/UJKS surplus dana di satu KSP dapat disalurkan oleh KSP lainnya yang kekurangan dana. Dengan adanya Apex KSP/KJKS, maka pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/KJKS dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga KSP/KJKS tersebut dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat dan dikelola dengan prinsip good corporate governance.
• peningkatan status pengusaha mikro dan kecil dari not bankable menjadi bankable dengan program pendampingan melalui kegiatan edukasi dan pembinaan oleh konsultan keuangan mitra bank (KKMB) yang diperkuat tenaga penyuluh dari perguruan tinggi dan LSM.
• Dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah Inkubator dengan sistem pelayanan satu atap bagi Usaha Mikro dan Kecil berbasis teknologi di Pemerintah daerah yang sudah maju melalui sistem kelembagaan tehnopark yang mencakup pengembangan produk dan teknologi, pembiayaan usaha melalui modal ventura, jaringan pemasaran dan pembinaan manajemen. Proses tersebut dapat diampu oleh perguruan tinggi setempat
langkah-langkah seperti itu akan memperkuat PASAR DOMESTIK di negara Indonesia dengan penduduk 245 juta yang mengandalkan produksi bahan baku dari sumber daya alam lokal terutama di bidang pertanian sekaligus mendorong KEMANDIRIAN EKONOMI dan KETAHANAN PANGAN INDONESIA